Wabup Said Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2019

BOYOLALI – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 telah disetujui. Persetujuan bersama dilakukan antara Bupati Boyolali dan DPRD Kabupaten Boyolali pada sidang paripurna tanggal Rabu (24/7/2019) yang lalu. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan ranperda tersebut yang dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD setempat pada Jumat (26/7/2019).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, nota keuangan Bupati Boyolali disampaikan Wakil Bupati (Wabup) M.Said Hidayat. Wabup Said mengungkapkan perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 diestimasi Rp 2.304.158.098.000 turun sebesar Rp 6.779.152.000 atau 0,29 persen dari APBD murni Tahun Anggaran 2019.

“Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada pertimbangan dimana keadaan dalam tahun berjalan terjadi hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan penanganan dan penyesuaian,” jelas Wabup Said.

Angka tersebut dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 357.035.716.000 naik sebesar Rp 25.357.257.000 atau 7,65 persen. Dana Perimbangan dalam Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp. 1.451.998.543.000 turun Rp 25.550.494.000 atau 1,73 persen, penurunan tersebut pada komponen Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp 495.123.839.000 turun Rp 6.585.915.000 atau 1,31 persen.

Sementara untuk Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1.082.813.450.000,- meningkat  Rp 86.017.827.000 atau 8,63 persen dengan rincian Belanja Pegawai dianggarkan naik sebesar Rp.1.213.868.000 atau 2,11 persen. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan naik sebesar Rp 41.645.380.000 atau 9,28 persen. Kemudian Belanja Modal dianggarkan naik Rp 43.158.579.000 atau 8,79 persen.

Sementara Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.359.271.006.000 turun sebesar Rp 15.925.735.000 atau 1,16 persen, yang terdistribusi dalam komponen belanja. Antara lain ada Anggaran Belanja Pegawai turun sebesar Rp.22.423.371.000 atau 2,39 persen. Belanja Hibah turun sebesar Rp 300.400.000 atau 0,75 persen. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp 954.000.000 atau 7,03 persen. Untuk belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa naik sebesar Rp 1.512.524.000 atau 11,50 persen.

Selain itu Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik naik sebesar Rp 4.331.512.000 atau 1,17 persen. Untuk belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan atau tetap sebesar Rp 2.000.000.000.

“Saya mengajak bersama anggota Dewan yang terhormat serta semua pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari setiap alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraandan kemakmuran rakyat,” ungkap Wabup Said. (dst/bet)

Share this Post: