Kali Keenam Boyolali Raih Penghargaan Penyelesaian TLHP APIP

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menerima penghargaan dari Pemprov Jawa Tengah sebagai Kabupaten dengan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019. Raihan ini diterima Inspektur Inspektorat Darah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono merupakan penghargaan kali keenam berturut-turut dicapai Pemkab Boyolali yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di Hotel Best Western, Solobaru, Sukoharjo, Rabu (9/10/2019).

Dalam acara yang mengambil tema Penguatan Peran APIP Dalam Meningjatkan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Daerah ini dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Ganjar meminta dukungan semua pihak untuk mendukung Pemerintah dalam mencegah korupsi.

“Jakarta kita support, KPK kita support maka kapanpun tidak akan sanggup. Integritas, kemajuan, capaian yang dituju bangsa ini mau kemana mendorong seperti,” ujar Ganjar.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ganjar juga meluncurkan aplikasi e-Takon. Aplikasi ini dibuat sebagai saluran pengelolaan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan dan memudahkan daerah di Jateng mengelola pemerintahan. Selain itu aplikasi ini dapat dijadikan sarana konsultasi bagi daerah para pegawai negeri sipil mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui aplikasi ini, semua hal terkait pengelolaan pemerintah dapat dikonsultasikan. Nantinya, dalam waktu 1x24 jam, keluhan dan konsultasi akan ditindaklanjuti.

Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Kabupaten Boyolali yang disampaikan Inspektur Inspektorat Darah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono. Disampaikan bahwa berbagai langkah ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali salah satunya dengan melakukan efisiensi dan penyesuaian program dan kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Berbagai program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dilakukan dengan cross cutting dan refocusing program yang mampu menyusutkan dari 2028 kegiatan menjadi 723 kegiatan,” terangnya.

Selain itu, Pemkab Boyolali juga telah melakukan penghematan yang dicapai dari berbagai sektor yang melakukan efisiensi berbagai belanja. Diantaranya belanja pegawai pada Belanja Barang/Jasa dan belanja modal, perjalanan dinas dalam daerah, program layanan perkantoran pada OPD non kecamatan serta upah pungut pemungutan pajak.

Selain itu penerapan sistem pembayaran non tunai atau non cash transaction (NCT) diyakini juga mampu menekan tindak korupsi dalam mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (mjk/dst)

Share this Post: