Inspektorat Boyolali Disiplinkan Pinjaman Perbankan Bagi ASN

BOYOLALI – Dimulai sejak Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah mencanangkan sistem pembayaran non tunai atau non cash transaction (NCT) dalam pengelolaan keuangan. Sistem pembayaran yang diterapkan ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia dan menjadi percontohan. Berawal dari NCT tersebut, semua transaksi di lingkungkan Pemkab Boyolali mampu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Hal tersebut diungkapkan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono pada Selasa (16/7/2019) di Pendopo Gede Boyolali. Dalam acara Sosialisasi Pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali ini, dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya harapkan kita mulai menegakkan disiplin manajemen hutang di lingkungan satuan kerja kita. Bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi mulai menjadi terstruktur ketika kita tidak menjaga diri. Start dari laporan harta kekayaan,” terang Insan.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat yang turut hadir juga mengapresiasi langkah dari Inspektorat Kabupaten Boyolali. Menurut Wabup Said, langkah untuk menekan tindak pidana korupsi ini menjadikan Kabupaten Boyolali semakin  maju dalam pengelolaan keuangan.

“Boyolali yang maju ke depan, tentunya harus diikuti tata kelola perubahan aturan yang harus kita ikuti. Boyolali yang sudah baik, seluruh ASN yang sudah baik ke depan dan tertata serta terukur dalam langkah melaksanakan, merencanakan berkaitan dengan tugas,” kata Wabup Said.

Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali Nomor 180/027/11/2019 terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan dan menjadi pedoman bagi ASN di lingkungan Pemkab Boyolali. Salah satunya yakni bahwa pada prinsipnya penggunaan Surat Keputusan (SK) ASN sebagai agunan pinjaman pada Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya menjadi kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Untuk mengendalikan kebijakan pinjaman ASN Pemkab Boyolali, para pimpinan OPD diminta memberikan rekomendasi yang tepat dalam mengendalikan internal. Rekeomendasi tersebut diprioritaskan kepada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyoali. (dst/bet)

Share this Post: