Cegah Korupsi di Tengah Pandemi

BOYOLALI – Seiiring dengan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Kejaksaan Negeri Boyolali melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi wabah tersebut. Salah satunya dengan pemusatan kembali atau refocusing anggaran penanggulangan bencana Covid-19.

 

Kesepatakan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang dilakukan di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boyolali pada Kamis (23/4/2020). Setelah ditandatangani Bupati Boyolali, Seno Samodro, dokumen MoU disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono.

 

Kajari Boyolali, Ismaya Hera Wardanie mengungkapkan bahwa MoU tersebut akan mendasari kegiatan pendampingan khususnya dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan refocusing anggaran. Terlebih kegiatan ini dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemic Covid-19.

 

“Dengan pendampingan itu kami berharap proses refocusing dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang ada,” terang Ismaya.

 

Dalam situasi yang serba sulit ini, pihaknya berupaya untuk tetap mengawasi proses pengadaan barang dan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan Covid-19 berjalan, dan tetap terlaksana dengan tertib. Pihaknya juga memperbolehkan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi.

 

“Boleh ada diskresi tetapi diskresi itu sendiri juga harus dilaksanakan apabila memang benar-benar ketentuan atau peraturan tidak ada yang mengaturnya. Apabila dilaksakan diskresi, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang induk,” ungkapnya.

 

Dengan adanya refocusing ini pihaknya berharap tidak ada penyelewengan anggaran hingga ada kasus dupikasi dan data yang fiktif. Mengingat program dan kegiatan juga dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Provinsi dan di tingkat Kementerian atau Lembaga di pusat.

 

“Usahakan jangan sampai ada duplikasi dan jangan sampai ada yang fiktif. Sebagaimana kita tahu di dalam Undang-undang pidana korupsi apabila sampai ada penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana maka ancaman pidana lebih berat sampai pada pidana mati,” katanya.

 

Untuk itu pihaknya akan memastikan pelaksanaan refocusing dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. (mjk/dst)

Share this Post: